BBM naik, Bagaimana nasib warga miskin?
Menanggapi sidang paripurna yang membahas kenaikan harga
BBM, Pemerintah sebelumnya menyatakan segera menerapkan kebijakan penetapan dua
harga BBM, yaitu menaikkan harga premium dan solar mobil pribadi dari Rp 4.500
menjadi Rp 6.500 per liter. Dalam alasan yang disampaikan pada DPR antara lain
pemerintah mengatakan penaikan harga BBM diperlukan karena neraca perdagangan
Indonesia kembali defisit sebesar US$1,62 miliar pada April 2013. Salah satu
pendorong defisit menurut pemerintah adalah naiknya angka impor migas sebesar
9,5 persen dari US$3,6 miliar pada Maret menjadi US$3,9 miliar pada bulan April
lalu. Ada beberapa alasan krusial terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga
BBM Bersubsidi.
Tahun lalu, ketika
pemerintah menyusun APBN 2012 diasumsikan harga minyak mentah Indonesia per
barel USD 90 atau Rp 792.000
(berdasarkan kurs 1 USD = Rp 8.800). Satu barel sama dengan kira-kira
159 liter. Jadi ketika itu perkiraan harga minyak mentah Indonesia Rp 4.981 per
liter. Itu harga minyak mentah. Dari minyak mentah untuk dapat dijadikan bensin
premium dan untuk menyalurkannya sampai ke SPBU, diperlukan biaya yang
dibutuhkan kira-kira Rp 3.019 per liter. Jelaslah bahwa ketika menyusun APBN
2012 diperkirakan harga pokok dan biaya distribusi bensin premium adalah Rp
8.000 per liter. Nah agar tidak
memberatkan rakyat Indonesia, bensin premium dijual bukan dengan harga Rp 8.000,
namun lebih murah, yaitu Rp 4.500 per liter. Artinya untuk setiap liter ada
selisih harga sebesar Rp 3.500 yang ditanggung Negara. Perkiraan ketika itu
jumlah volume BBM Bersubsidi yang akan disalurkan adalah 40 juta kiloliter.
Maka subsidi untuk BBM, Bahan Bakar Nabati dan LPG diperkirakan sekitar Rp 123 triliun. Itu
belum termasuk subsidi listrik sekitar Rp 45 triliun. Sehingga total seluruh
subsidi energi sekitar Rp 208 triliun. Dengan meningkatnya harga minyak mentah
per barel dari USD 90 menjadi rata-rata USD 105 (meningkat 16,66 persen),
bahkan mungkin masih bisa bergerak naik lebih tinggi, maka total subsidi energi
itu jika tidak dilakukan perubahan harga BBM bisa menjadi lebih dari Rp 230
triliun setahun. Kalau dipaksakan
mendanai subsidi Rp 230 triliun dari belanja negara 2012 yang totalnya Rp 1,435
triliun, akan semakin berkurang kemampuan dalam membangun sarana dan keperluan
lain untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pada akhirnya semakin sulit mewujudkan
kesejahteraan rakyat dan memajukan perekonomian negara. Pada Maret 2012 harga
minyak di dunia terus meningkat naik. Awal Maret harga minyak mentah Indonesia
sudah mencapai USD 112 per barel atau Rp 1.008.000 (berdasarkan kurs 1 USD = Rp
9.000), atau Rp 6.340 per liter. Itu adalah harga minyak mentah yang belum
diolah menjadi bensin premium. Itulah sebabnya harga BBM bersubsidi terpaksa
harus dinaikkan demi kepentingan bersama.
VIVAnews - Setelah melalui pembahasan alot dan panas dalam
sidang paripurna selama 12 jam, DPR sepakat untuk mengesahkan undang-undang
APBN Perubahan 2013. Langkah pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar
minyak (BBM) tinggal menunggu pengumuman Menteri Energi Sumber Daya Mineral
(ESDM), Jero Wacik.
Sidang yang berlangsung sepanjang Senin 17 Juni 2013
berlangsung alot dengan skor sebanyak tiga kali. Proses lobi antar fraksi pun
mengalami jalan buntu dan akhirnya menggunakan mekanisme voting.
Sekitar 338 anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, partai
Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai
Kebangkitan Bangsa menerima rancangan APBN-P 2013.
Sedangkan 108 anggota DPR lainnya dari Fraksi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sosial, Gerindra dan Hanura
menolak rancangan APBN-P 2013. "Maka rapat paripurna ini menyetujui
rancangan undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang APBN Perubahan 2013 untuk
disahkan menjadi undang-undang," ujar ketua DPR-RI, Marzuki Alie.
Gerindra yang sejak awal mendukung kenaikan BBM, malam ini
justru berbelok menolak pengesahan APBN-P 2013. Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani,
berpendapat rencana kenaikan harga BBM akan menciptakan 4 juta orang miskin
baru dan inflasi 7,6 persen. Gerindra tidak setuju dengan cara penanganan
pemerintah yang menggunakan mekanisme Bantuan Langsung Sementara Tunai (BLSM).
"Pemerintah menanganinya dengan cara bagi-bagi duit,
itu tidak mengatasi kemiskinan. Gerindra menginginkan pemerintah berkonsentrasi
pada pembangunan infratruktur dasar, pemenuhan kebutuhan secara gratis,
memberikan kredit, dan ketersediaan benih bagi petani. Banyak pikiran dan pokok
pikiran kami yang belum terakomodasi, maka Gerindra menolak," katanya.
Sebelumnya, dua partai penolak APBN-P 2013, PDI-P dan PKS
bahkan telah menyiapkan postur APBN-P tandingan tanpa kenaikan harga BBM
subsidi. Bahkan, PDI-P menyebarkan buku saku berjudul "APBN-P pro
desa" setebal 24 halaman.
Sementara Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Fahri Hamzah, dalam
sidang paripurna menyatakan, PKS menolak mengesahkan APBN-P 2013 karena
mendengar suara rakyat. Rakyat, katanya, semakin terbebani jika harga BBM
dinaikkan.
Usulan APBN-P tandingan tersebut ditolak oleh pimpinan DPR.
Wakil Ketua DPR-RI, Priyo Budi Santoso, menyatakan tawaran PDI-P dan PKS dengan
rancangan APBN-P versinya akan sangat beresiko karena harus dibahas lagi dalam
Badan Anggaran dan memerlukan waktu lebih lama.
Ketua Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edy, menjelaskan dalam APBN-P
2013 DPR akan memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk mengatur belanja
subsidi kepada negara. "Kebijakan ini akan membuat generasi mendatang
mempunyai ketahanan energi," katanya.
Sekretaris Fraksi PKB, Hanif Dakhiri menyatakan kenaikan BBM
subsidi adalah upaya untuk penyelamatan fiskal. "Menaikkan harga BBM
merupakan domain pemerintah, maka kami akan menghormati. Namun, kami memberikan
catatan subsidi untuk lebih tepat sasaran," katanya.
Demo di berbagai kota
Di luar gedung DPR-RI Senayan, aksi demonstrasi yang
dilakukan berbagai elemen mahasiswa dan buruh terus berlangsung sejak pagi
dibubarkan secara paksa oleh polisi pada pukul 20:00 WIB. Proses pembubaran itu
sangat alot, dimulai sejak pukul 18.00 WIB. Polisi sudah berusaha untuk
membubarkan para pendemo yang terdiri dari mahasiswa dan buru. Namun, para
pendemo menolak untuk dibubarkan dengan alasan masih ada yang melakukan ibadah
salat Maghrib.
Kondisi menjadi tidak kondusif saat beberapa mahasiswa
melemparkan bom molotov dan kembang api ke arah polisi. Polisi yang dipimpin
oleh Wakil Kepala Polda Metro Jaya, Brigjen Sudjarno langsung mengeluarkan
mobil water cannon dan mobil barracuda.
Mahasiswa melawan dengan melempar batu ke arah polisi, namun
aparat keamanan berhasil memecah massa menjadi dua, arah Slipi dan Semanggi.
Sementara, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) memblokir jalan
Diponegoro, tepatnya di depan Rumah sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).
Tidak jauh dari lokasi, mahasiswa Universitas Bung Karno
(UBK) juga melakukan aksi bakar ban bekas. Namun aksi tersebut masih lebih
tertib karena tak sampai memblokir jalan. Sementara di Jalan Cikini Raya, massa
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga memblokir jalan.
Selain di Ibu Kota Jakarta, aksi massa untuk menolak
kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga digelar serentak di sejumlah
daerah di tanah air. Unjuk rasa digelar mahasiswa dan buruh di pusat kota
maupun di kantor pemerintahan.
Bahkan, wartawan TRANS7 Anton Nugroho menjadi korban ketika
meliput demonstrasi mahasiswa menentang kenaikan harga bahan bakar minyak di
Jambi, Senin 17 Juni 2013. Mata sebelah kanan Anton terkena selongsong peluru
gas air mata. Darah pun langsung mengucur deras.
Subsidi BBM merusak pembangunan?
Wakil Ketua Dewan Pakar Masyarakat Energi Terbarukan
Indonesia (METI), Tatang Hernas Soerawidjaja, menjelaskan subsidi BBM saat ini
sudah beralih fungsi menjadi ‘insentif pemborosan” oleh pemilik-pemilik
kendaraan pribadi yang umumnya adalah golongan menengah ke atas.
"Subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah Indonesia
sampai sekarang sebenarnya sudah salah kaprah, karena tak mencapai tujuan yang
hakiki, malahan membuat porsi yang sangat besar dari anggaran negara terbuang
percuma," kata Dosen ITB ini.
Ia menjelaskan, selain Brunei yang merupakan eksportir netto
minyak, harga BBM di Indonesia selama satu dekade terendah di ASEAN. Perbedaan
harga BBM di dalam negeri dan di negara tetangga sangat berpotensi memicu
penyelewengan. Untuk mencegah hal tersebut, maka subsidi BBM perlu dikurangi.
Saat ini, kata dia, dunia sedang berlomba-lomba memberikan
insentif ke energi terbarukan karena minyak bumi kian langka dan mahal. Namun,
Indonesia sendiri masih terjebak dengan subsidi BBM dan melupakan insentif
energi terbarukan.
"Ini merupakan falsafah regenerasi dan pembangunan
ekonomi yang keliru dari sebuah bangsa," kata Ketua Ikatan Ahli Bioenergi
Indonesia (IKABI) ini.
Menurutnya, orang yang penolakan kenaikan harga BBM
bersubsidi merupakan mental pengemis.
Sebaiknya, berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat mendorong pemerintah
untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat miskin, agar tetap dapat membeli BBM
bersubsidi walaupun harga naik.
"Mereka harus sadar demonstrasi menentang kenaikan
harga BBM tidak merepresentasikan pembelaan terhadap rakyat kecil, namun secara
pelahan mengantar rakyat kita ke jurang kenistaan. Kesadaran ini akan membuat
mereka tak mudah dimanfaatkan demi kepentingan sesat para politisi maupun importir
BBM," kata anggota Dewan Riset Nasional ini.(np)
Tulisan di atas adalah tulisan yang saya kutip dari media
online, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Pemerintah mengantisipasi
lonjakan harga karena dampak dari BBM bagi warga miskin? Apakah warga miskin
semakin miskin karena lonjakan harga? Warga miskin memang tidak terlalu membutuhkan BBM, tapi dampaknya akan mempengaruhi kelonjakan harga bahan pokok. Apakah pemerintah ingin memperparah angka kemiskinan di Indonesia? Saya sebenarnya antusias dengan rencana
pemerintah menerapkan RASKIN, tapi apakah RASKIN tersebut mampu menjangkau
seluruh Indonesia? Janji apa lagi yang akan di umbar di media massa, Rakyat
sudah jenuh dengan janji-janji seperti ini. Sekarang kembali ke topic, Sebenarnya
ada cara lain untuk menyeimbangkan neraca keuangan dengan cara menaikkan harga
bea cukai rokok, mungkin kenaikan di bahan pokok tidak terlalu signifikan
ataupun dengan menaikkan harganya kurang dari 6000 pun saya tidak keberatan,
tapi ini naiknya justru 35% (menurut info). Hal ini akan memperburuk keadaan
ekonomi Indonesia dan harga rupiah pun semakin rendah. Kita lihat saja
bagaimana program pemerintah dalam memangguangi kenaikan harga bahan pokok bagi
warga miskin. Tulisan ini hanyalah unek-unek yang saya utarakan dalam bentuk
tulisan, kalo ada salahnya dalam penulisan ini saya minta maaf. Sekian
0 comments:
Post a Comment